Politisi Gerinda sebut bisa saja Jokowi terjebak proyek kereta cepat

Politisi Gerinda sebut bisa saja Jokowi terjebak proyek kereta cepat

QBandar.com - Agen Judi Terpecaya , Agen Poker Terpercaya

QBandar - Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro sepakat dengan penilaian pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bahwa proyek kereta cepat bisa menjadi jebakan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk Presiden Joko Widodo. Menurut politikus Partai Gerindra tersebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang masih menyisakan banyak persoalan sehingga bisa saja itu akan menjebak Presiden Jokowi nantinya.

"Ada benarnya Bang Yusril. Menteri pembantu presiden. Harusnya sampaikan apa adanya risiko jangka pendek dan jangka panjangnya. Saya dari awal sudah bilang, itu harus sesuai dengan UU Perkeretaapian, bahwa ada badan usaha yang untuk melakukan 19 syarat yang harus dimiliki. Kalau syarat itu, penandatanganan konsesi itu harus sesuai. Salah satu konsesi dia dapat hak 50 tahun. Engineering design harus yang diarahkan Kemenhub. Lebar kereta cepat 4,5 meter ya 4,5 meter. Ketiga, yang jadi kesulitan kereta cepat itu adalah masalah lahan. Belum dibebaskan semua," kata Nizar, Jumat (25/3).

Terkait dengan masalah lahan, kata Nizar, keputusan DPR adalah lahan Perhutani 65 hektare itu harus diganti dua kali lipat. Karena seperti itulah dalam ketentuan UU. "Bukan domainnya menteri, tapi pemerintah dengan DPR RI," ujarnya.

Nizar mengungkapkan, Komisi V sudah menyampaikan ke pemerintah kalau memang kereta cepat lebih banyak mudaratnya. "Kalau dari segi ekonominya sangat merugikan, maka kita sarankan agar ditunda dulu. Kajian yang dipakai campur baur China- Jepang dari dokumen yang ada di kita," ungkapnya.

Apalagi, lanjut dia, kalau proyek tersebut gagal dampaknya sangat luar biasa bagi APBN. Mengingat dalam proyek tersebut bisa dikatakan berutang dari pemerintah China dan pemerintah sebagaimana tertuang dalam perpres yang baru memberikan jaminan.

"Kalau di Perpres yang lama gak ada jaminan pemerintah. Kalau perpres yang baru, kalau ini gagal akan terpengaruh asumsi APBN," jelasnya.

Sebelumnya, Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah. Menurut Yusril, proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah, mulai dari tidak adanya izin dari Kementerian Perhubungan, tidak adanya kajian Amdal, serta tidak urgen untuk kepentingan rakyat banyak.

"Proyek ini mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp 79 triliun yang harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun. Jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," papar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Rabu(23/3).

Yusril yang berniat maju dalam Pilgub DKI ini menegaskan, menteri sebagai pembantu presiden seharusnya melaksanakan program sesuai aspek ekonomi, hukum, dan asas kemanfaatan. Karena itu seorang menteri tidak boleh mengabaikan suara publik dan memaksakan ambisi pribadinya dalam merancang sebuah proyek.

"Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak berbagai kalangan," jelas Yusri

Jangan lupa mampir di Agen Judi Online Tepercaya di Indonesia

AGEN JUDI TERPECAYA

BONUS DEPOSIT RP 5.000,-

Bonus Cashback 0.3%

Bonus Refferal 20%

Minimal Deposit RP 25.000,-

Fast Respon QBandar.Net

Pin BBM : 5C4471A5